PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT SELF EXECUTING DAN NON-SELF EXECUTING (Kajian Pelaksanaan Putusan MAhkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019)

Fauziah, . (2020) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT SELF EXECUTING DAN NON-SELF EXECUTING (Kajian Pelaksanaan Putusan MAhkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text 1. COVER DAN ABSTRAK.pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (268kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (59kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (138kB) | Preview
	Text (TUGAS AKHIR FULL) SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi kewenangan MK yang dominan dibandingkan dengan kewenangan MK lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke MK. Bahkan sejak tahun 2016 hingga caturwulan pertama tahun 2019 tercatat bahwa MK telah mengeluarkan 56 putusan yang mengabulkan permohonan perihal pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan implementasi dari penerapan sistem checks and balances di Indonesia. Karena melalui pengujian undang-undang, MK telah menjalankan fungsi kontrol terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Terkait dengan pelaksanaan putusan MK dikenal putusan yang bersifat self executing dan non-self executing. Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama, Bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang self executing dan non-self executing? Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing dan non-self executing tahun 2016-2019? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui studi kepustakaan, menginventaris putusan MK kurun waktu antara tahun 2016-2019, menelaah peraturan perundang-undangan serta memperhatikan pelaksanaan terkait dengan putusan MK yang bersifat self executing dan non-self executing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat self executing terdapat dalam putusan legally null and void dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan MK yang bersifat non-self executing terdapat dalam putusan model penundaan pemberlakuan. Putusan MK kurun waktu tahun 2016 sampai 2019 terdiri dari 53 putusan self executing dan 3 putusan non-self executing. Perihal pelaksanaannya, pemuatan putusan MK dalam Berita Negara dirasa cukup bagi pelaksanaan putusan self executing. Namun, diperlukan penyesuaian rumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang kedepannya. Berbeda halnya dengan putusan non-self executing yang pelaksanaan putusannya melalui perubahan undang-undang yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang dilakukan oleh MK. Oleh karena itu, MK dalam putusannya secara langsung meminta perubahan undang-undang yang diuji kepada pembentuk undang-undang dalam kurun waktu tertentu. Dari 3 putusan MK yang bersifat non-self executing tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedepannya diperlukan penyesuaian rumusan norma dan penyesuaian Program Legislasi Nasional DPR dengan Putusan MK. Serta diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai kedudukan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

Actions (login required)

View Item