Kedudukan Testimonium De Auditu Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG

Putri, Mega (2020) Kedudukan Testimonium De Auditu Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) abstrak. cover.pdf - Published Version Download (325kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (433kB) | Preview
Preview	Text (BAB Akhir) Bab V.pdf - Published Version Download (199kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) daftar pustaka.pdf - Published Version Download (299kB) | Preview
	Text (Full Tesis) tesis mega p T3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai kedudukan testimonium de auditu pada perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Perkara ini bermula dari Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Slk, Hakim putusan tingkat pertama memutus perkara dengan mempertimbangkan saksi de auditu sebagai alat bukti petunjuk dengan memperhatikan relevansi saksi de auditu dengan alat-alat bukti lain. Namun Hakim Pengadilan Tinggi memutus hal yang berbeda, sehingga putusan hakim pengadilan tingkat pertama dibatalkan, dengan pertimbangan bahwa saksi de auditu bukanlah alat bukti. Untuk itu tesis ini mengangkat permasalahan mengenai batasan dalam penerimaan testimonium de auditu dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kedudukan alat bukti testimonium de auditu dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori Pembuktian Hukum Pidana dan teori Kepastian Hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil dan analisis pada tesis ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak menetapkan batasan dalam penerimaan testimonium de auditu. Pada Putusan MK memang tidak membahas saksi de auditu secara khusus, namun saksi de auditu termasuk salah satu jenis saksi yang diperdebatkan. Berdasarkan putusan MK, saksi de auditu dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang ada relevansinya dengan alat-alat bukti lain dan perkara yang di persidangan. Frasa relevansi ini menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan tidak ada batasan bagi hakim dalam menentukan relevansi tersebut. Sehingga untuk menentukan relevansi dituntut kelihaian dan kecerdasan hakim dalam menganalisis perkara. Namun pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG kedudukan alat bukti testimonium de auditu tidak diakui, dengan demikian putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut penulis hakim Pengadilan tinggi telah keliru dalam menerapkan asas pembuktian, dimana hakim pengadilan tinggi menetapkan putusan hanya berlandaskan Undang-Undang saja Positif Wettelijk Bewijstheorie. Hal ini bertentangan dengan asas pembuktian hukum Pidana Indonesia yang berpegang pada asas negatief wettelijk bewijstheorie. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 belum memberikan kepastian hukum dalam menentukan saksi de auditu dapat dijadikan alat bukti atau tidaknya. Kata kunci : testimonium de auditu, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

Actions (login required)

View Item