Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya

Novina, Deliza (2019) Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Other thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Abstrak) Cover-Abstrak.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
Preview	Text (Pendahuluan) BAB 1 (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (502kB) | Preview
Preview	Text (Kesimpulan dan Saran) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (356kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (412kB) | Preview
	Text (Full Skripsi) Skripsi Full_.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Meningkatnya angka kerusakan lingkungan hidup akibat ilegal logging, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan illegal banyak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Maka dari itu pemerintahan kabupaten dituntut mengeluarkan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh apa kebijakan publik telah menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan tipe instrumental. Untuk itu, penelitian ini menggunakan analisis isi kebijakan yang berpedoman pada konsep Kebijakan Publik dari Thomas R Dye dan Analisis Kebijakan Publik dari William N Dunn. Analisis isi kebijakan publik tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasaraya telah sama-sama meletakkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup sebagai sebuah masalah publik. Hingga masalah tersebut direspon dengan mengeluarkan sejumlah peraturan. Namun, setelah dianalisis isi kebijakan tersebut ternyata hanya menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan hidup secara umum dan belum memuat secara mendalam mengenai pemecahan masalah terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Bukan hanya itu saja, analisis isi kebijakan ini juga menunjukkan bahwa ada sejumlah permasalahan yang belum termuat dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasaraya. Salah satunya berkaitan dengan pemindahan kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten kepada Pemerintahan Provinsi dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa pengaruh pada jalannya kebijakan lingkungan hidup di tingkat daerah khususnya Kabupaten. Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item