PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK

Miranti, Yulia Putri (2020) PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Absrak.pdf - Published Version Download (104kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (298kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (95kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (98kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Adanya Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam praktiknya tidak semua Lembaga Permasyarakatan dapat menjalankan peraturan diatas faktanya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya overkapasitas sehingga mengakibatkan timbul masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan terhadap Narapidana . Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok sebagai Hak-hak Narapidana. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1)Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok, 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak narapidana Mendapatkan pelayanan kesehatan di lembaga permasyarakatan klas II B Solok dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan belum memadai. Pelayanan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana biaya pengobatan yang harusnya ditanggung oleh Negara malah dibebankan kepada narapidana. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tehadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan dan tidak adanya dokter umum sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana, kurang lengkapnya obat-obatan yang ada di klinik serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk, kurang memadai dan tidak layak. Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lebih memadai, dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi narapidana dan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas B Solok.

Actions (login required)

View Item