AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MEMBUAT AKTA TIDAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.137/PID.B/2016/PN.PBR”)

Mhd., Mora Komis (2019) AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MEMBUAT AKTA TIDAK SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.137/PID.B/2016/PN.PBR”). Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (368kB) | Preview
Preview	Text (bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (470kB) | Preview
Preview	Text (bab akhir/penutup) PENUTUP .pdf - Published Version Download (125kB) | Preview
Preview	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
	Text (Tesis Full) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun belakangan masih terdapat kasus terkait PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sangat merugikan para pihak, dan PPAT harus bertanggungjawab akan hal tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta berdasarkan putusan pengadilan No.137/Pid.B/2016/PN.PBR? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.? Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggungjawab. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data primer.dan wawancara dengan nara sumber untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) PPAT atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukannya dan telah terbukti harus bertanggungjawab secara pidana dan juga tanggungjawab secara perdata terhadap pembatalan akta berdasarkan putusan pengadilan No.137/Pid.B/2016/PN.PBR dan tanggungjawab administratif karena adanya pelanggaran kode etik. 2) Akibat hukum terhadap PPAT yang membuat akta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dikenakan saksi pelanggaran kode etik dan akta tersebut akan menjadi akta dibawah tangan. Kata Kunci : Akibat Hukum, PPAT, Akta. LEGAL CONSEQUENCES ON PPAT THAT MAKE A DEED NOT IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF LEGISLATION (Mhd Mora Kamis, BP Number: 1720123021, Master Program of Notary, Faculty of law, Andalas University, Number of Page : 88) ABSTRACT Land deed official (PPAT) is a public official authorized to make an authentic deed regarding certain legal actions regarding land rights or ownership of the apartment units, in accordance with the legislation, to ensure legal certainty for the parties. But lately there are cases related to PPAT that a deed incompatible with the legislation that is very detrimental to the parties, and PPAT should be responsible about it. The formulation of the problem in this study are 1) How is the responsibility of PPAT for the cancellation of the deed based on the court's decision No.137 / Pid.B / 2016 / PN.PBR? 2) What is the legal effect on the PPAT that makes the deed incompatible with the legislation? Theories used are Authority Theory, Legal Certainty Theory and Responsibility Theory. The method in this research is normative juridical research. Research data were collected through library research to obtain primary data and interviews with resource persons to obtain secondary data. The results showed that 1) PPAT for falsified criminal acts which have been proven to have criminal responsibility and also civil liability for the cancellation of the deed based on court decision No.137 / Pid.B / 2016 / PN.PBR and administrative responsibility due to violations of the code of ethics. 2) The legal consequences to the PPAT that make the deed not in accordance with the provisions of the legislation will be subject to sanctions in violation of the code of ethics and the deed will become a deed under the hand. Keyword : Legal Consequences, PPAT, Deed.

Actions (login required)

View Item