Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap ABH atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.KBR dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.KBR)

Manik, Syhar Ezer Yudisthira (2026) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap ABH atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.KBR dan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.KBR). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (498kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek yang memperoleh perlindungan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan tersebut menghadapi tantangan ketika Anak kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya memperoleh tindakan pembinaan karena pengulangan tindak pidana memiliki konsekuensi terhadap Diversi dan penjatuhan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pembuktian tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Anak dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie) berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Pembuktian didasarkan pada alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, surat, dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta didukung oleh barang bukti, sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Berdasarkan KUHAP lama, barang bukti tidak diposisikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, tetapi berfungsi memperkuat fakta yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Perkembangan pengaturan dalam KUHAP baru kemudian secara eksplisit menempatkan barang bukti sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pengulangan tindak pidana tidak memengaruhi standar pembuktian. Dalam perkara a quo, pengulangan tidak dikonstruksikan sebagai pemberatan berdasarkan Pasal 486 KUHP, tetapi putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam Surat Tuntutan serta memiliki konsekuensi terhadap penerapan Diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Penjatuhan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, termasuk riwayat penanganan Anak, kondisi pribadi dan lingkungan Anak, serta rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam SPPA, pidana pembinaan dalam lembaga tidak semata-mata merupakan bentuk pemberatan atas pengulangan tindak pidana, melainkan upaya memberikan pembinaan yang lebih terstruktur setelah tindakan sebelumnya belum mampu mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan hakim telah berupaya menyeimbangkan penegakan hukum, perlindungan dan pembinaan Anak, serta pencegahan pengulangan tindak pidana dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the child).

Actions (login required)

View Item