KEDUDUKAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DAN IMPLIKASI HUKUM SERTA AKIBATNYA PADA BEBAN NEGARA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI PADANG)

Resmini, Denok (2026) KEDUDUKAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DAN IMPLIKASI HUKUM SERTA AKIBATNYA PADA BEBAN NEGARA (STUDI KASUS: KEJAKSAAN NEGERI PADANG). S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Ful teks) 7. 2420113022_Denok Resmini_S2_Hukum_Magister Hukum.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penumpukan barang bukti pelanggaran lalu lintas, khususnya kendaraan bermotor yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) namun tidak diambil oleh pemiliknya, menjadi permasalahan sistemik di Kejaksaan Negeri Padang. Fenomena ini disebabkan oleh faktor ekonomi di mana nilai denda tilang seringkali melebihi nilai ekonomis kendaraan, serta adanya kekosongan norma dalam KUHAP yang tidak mengatur batas waktu pengambilan barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum barang bukti tersebut, praktik pengelolaannya, serta implikasinya terhadap beban negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (socio-legal) dengan pendekatan perundang- undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang bukti yang ditinggalkan pemiliknya berada dalam status quone hukum (legal limbo), bukan lagi benda sitaan namun belum menjadi barang rampasan negara. Hal ini menimbulkan beban administratif, penyusutan ruang penyimpanan, dan kerugian finansial negara akibat biaya pemeliharaan yang terus berjalan. Sebagai solusi, Kejaksaan Negeri Padang melakukan terobosan hukum progresif dengan mengubah status barang bukti menjadi "Barang Temuan" (res derelictae) melalui penetapan pengadilan setelah melakukan penghapusan piutang negara atas denda yang daluwarsa. Barang tersebut kemudian dilelang untuk menyetorkan hasilnya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga mengubah beban negara menjadi keuntungan fiskal dan mewujudkan asas kemanfaatan hukum.

Actions (login required)

View Item