Akibat Hukum Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Perjanjian Pembagian Masa Jabatan (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST)

Batubara, Afra Sushmita (2026) Akibat Hukum Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan Perjanjian Pembagian Masa Jabatan (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 631/PDT.SUS-PARPOL/2022/PN JKT.PST). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Other (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (595kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (BAB IV) 03.BAB IV.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka_.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text (05. Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sistem demokrasi Indonesia memberikan mandat langsung dari rakyat kepada anggota legislatif. Namun, praktik perjanjian internal partai politik mengenai pembagian masa jabatan anggota dewan memicu ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan benturan antara jaminan masa jabatan 5 (lima) tahun berdasarkan undang-undang dengan hak otonomi partai politik melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW). Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama: Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terkait Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan? Kedua, bagaimana akibat hukum Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan perjanjian pembagian masa jabatan? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal. Pertama, pertimbangan hakim lebih mengutamakan prinsip otonomi partai politik (party autonomy). Hakim menilai pembagian masa jabatan sebagai kesepakatan internal yang sah dan menghormati putusan Mahkamah Partai, sehingga tindakan partai dianggap sebagai langkah pendisiplinan organisasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kedua, akibat hukumnya adalah anggota DPRD yang bersangkutan kehilangan jabatan, hak keuangan, dan fasilitasnya melalui proses PAW. Hal ini membuktikan bahwa keputusan internal partai dapat mengesampingkan ketentuan masa jabatan 5 (lima) tahun dalam undang-undang, yang dampaknya dapat menggerus hakikat mandat langsung dari rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan pada Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Partai Politik agar syarat pemberhentian kader ditulis secara jelas dan terbatas (limitatif), sehingga pengurus partai tidak bisa memecat anggotanya secara subjektif atau sepihak. Partai politik dan pembentuk undang-undang perlu menetapkan "Rasio Kontribusi Suara" sebesar 50%+1 untuk memberikan perlindungan konstitusional bagi kader dengan basis massa riil agar tidak diberhentikan secara sepihak. Selain itu, KPU bersama Mahkamah Partai perlu melakukan audit suara setelah pemilu untuk menentukan kursi mana yang boleh dibagi masa jabatannya dan mana yang tidak, demi melindungi suara pemilih dan menjaga keadilan.

Actions (login required)

View Item