Penerapan Mekanisme Fit and Proper Test dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pengisian Jabatan Jaksa Agung

Simbolon, Hafiz Haromain (2026) Penerapan Mekanisme Fit and Proper Test dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Proses Pengisian Jabatan Jaksa Agung. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (412kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (358kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan memiliki kewenangan upaya paksa yang bersentuhan langsung dengan hak asasi warga negara, namun pengisian jabatannya dilakukan sepenuhnya oleh Presiden tanpa mekanisme fit and proper test dan persetujuan DPR. Kondisi tersebut menciptakan inkonsistensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum. Sebab, dalam negara hukum setiap tindakan yang berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia harus memiliki dasar hukum berupa undang-undang yang dibentuk melalui partisipasi rakyat melalui DPR, sekaligus berfungsi mencegah terjadinya tindakan yang sewenang-wenang. Berangkat dari logika konstitusional yang sama, pejabat yang diberi kewenangan untuk menjalankan tindakan yang berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia semestinya juga memperoleh legitimasi melalui mekanisme verifikasi oleh DPR dengan prinsip checks and balances dalam operasionalisasinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung dalam konsep negara hukum dan (2) bagaimana mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung berdasarkan perspektif checks and balances. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengisian jabatan Jaksa Agung yang berlaku saat ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, khususnya prinsip perlindungan HAM, dan pemisahan kekuasaan dengan checks and balances dalam operasionalisasinya, karena pejabat yang berwenang membatasi HAM warga negara tidak memperoleh legitimasi demokratis dari DPR sebagai representasi rakyat. Mekanisme ideal pengisian jabatan Jaksa Agung dalam perspektif checks and balances mensyaratkan adanya fit and proper test dan persetujuan DPR atas nominasi Presiden, dan dengan demikian, Indonesia akan konsisten dengan semangat reformasi konstitusional sebagai negara hukum.

Actions (login required)

View Item