PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda)

Haura, Faizaty (2026) PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Perbandingan Indonesia dan Belanda). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (798kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang berkembang dengan modus operandi yang kompleks serta melibatkan jaringan yang terorganisasi, sehingga termasuk salah satu bentuk kejahatan yang sulit diungkap melalui metode penyidikan konvensional. Dalam penanganan kejahatan terorganisasi, diperlukan teknik investigasi khusus, antara lain pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Di Indonesia, kedua teknik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Namun, pengaturannya masih menyisakan disharmoni norma dan kekosongan hukum terkait dengan batasan penggunaan teknik. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan pengaturan kedua teknik tersebut dengan Belanda yang telah mengaturnya secara sistematis melalui Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (Wet BOB) dalam Wetboek van Strafvordering (SV). Rumusan masalah pada skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda, kemudian bagaimana penerapan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan di Indonesia dan Belanda, dan bagaimana model ideal pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah mengatur pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan secara rinci, termasuk syarat penggunaan, kewajiban perintah tertulis dari jaksa, mekanisme pengawasan, serta larangan provokasi untuk mencegah praktik entrapment. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi disharmoni pengaturan antara UU Narkotika dan KUHAP 2025, belum memiliki pengaturan mengenai batasan tindakan aparat, serta masih terdapat praktik yang berpotensi memengaruhi kehendak pelaku dalam beberapa putusan pengadilan. Berdasarkan perbandingan tersebut, model ideal pengaturan dalam pembaruan hukum acara pidana perlu memuat ketentuan definitif, batasan kewenangan, larangan provokasi, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana juga direkomendasikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.

Actions (login required)

View Item