OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERS DALAM FENOMENA PENYEBARAN BERITA BOHONG OLEH MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bella, Utami (2019) OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERS DALAM FENOMENA PENYEBARAN BERITA BOHONG OLEH MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (112kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (350kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (94kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (251kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lahirnya sistem demokrasi menjadi langkah awal bagi kebebasan Pers di Indonesia. Pasalnya, kebebasan Pers didapatkan setelah berakhirnya kekuasaan orde baru yang secara dominan mengendalikan kebebasan Pers masa itu. Kehadiran lembaga Pers merupakan konsekuensi era perubahan dari kehidupan Pers yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi Pers yang bebas tetapi tetap berpegang teguh pada aturan dan kode etik jurnalistik sehingga kontrol terhadap kehidupan Pers telah beralih pada mekanisme sosial dan hukum. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk guna mengembangkan dan meningkatkan kehidupan Pers nasional sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi garda terdepan dalam mengawasi segala bentuk penyalahgunaan kebebasan Pers. Salah satunya terkait pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan fenomena penyebaran berita bohong pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Maraknya penyebaran berita bohong ini sejatinya belum dibarengi dengan kehadiran media-media yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam mengatasi persoalan di atas Dewan Pers berfungsi dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelasaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan penjelasan di atas penulis merumuskan dua permasalahan yaitu : Pertama, bagaimana kedudukan Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kedua, Bagaimana optimalisasi fungsi Dewan Pers dalam fenomena penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh media massa pada pemilihan Presiden 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan melihat pada aturan hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hadirnya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berupaya melaksanakan fungsinya terhadap publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah memberikan tempat bagi Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan dan kebebasan Pers, penegak etika jurnalistik, dan mediator dalam penyelesaian persoalan antara Pers dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa.

Actions (login required)

View Item