POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Zhillan Assubhi, Zhillan (2026) POLITIK HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TERHADAP ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf Download (2MB)
	Text (02. BAB I-III) 02. BAB I-III.pdf Download (768kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf Download (660kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf Download (652kB)
	Text (05. Skripsi Full) 05. Skripsi Full.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Perampasan aset hasil tindak pidana merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara dan pemberantasan korupsi. Meskipun telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption 2003, Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif mengenai perampasan aset, khususnya melalui mekanisme non-conviction based asset forfeiture, berbeda dengan Australia yang telah mengaturnya melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA 2002) yang dinilai lebih efektif mendukung asset recovery. Penelitian ini membahas pengaturan perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset serta hambatan politik hukum pengesahannya, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum RUU Perampasan Aset secara substansial memiliki karakter responsif, namun proses pembentukannya masih konservatif akibat political will yang belum optimal, tarik-menarik kepentingan politik, serta lambannya pembahasan meskipun rutin masuk Program Legislasi Nasional. Hambatan legislasi tersebut mencakup rendahnya kemauan politik dan kuatnya pengaruh dinamika politik dalam pembentukan undang-undang. Perbandingan dengan proses legislasi POCA 2002 menunjukkan bahwa efektivitas pembentukan regulasi sangat dipengaruhi oleh desain proses legislasi yang terstruktur, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi proses legislasi RUU Perampasan Aset melalui penguatan konsensus antar-partai politik di DPR dan evaluasi berkala dalam proses legislasi maupun implementasi, agar pembentukan regulasi berjalan lebih efektif dalam mendukung kebijakan pemulihan aset negara.

Actions (login required)

View Item