Unsur Mens Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintahan atas Kebijakan yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi

Rahmadhan, Dandi (2026) Unsur Mens Rea dalam Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemerintahan atas Kebijakan yang Berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (580kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (113kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext. Dandi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berawal dari pengambilan kebijakan publik menimbulkan persoalan mengenai batas antara kesalahan administratif, kegagalan kebijakan, dan tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, pembuktian unsur mens rea sering kali dikesampingkan karena penegakan hukum lebih menitikberatkan pada adanya kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana konstruksi unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana pejabat pemerintahan atas kebijakan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi; dan Kedua, bagaimana penerapan unsur mens rea dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong dan Putusan Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Ira Puspadewi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur mens rea tidak cukup dibuktikan melalui adanya kerugian negara, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran prosedur, tetapi harus didasarkan pada pembuktian kesalahan subjektif berupa kesengajaan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, konflik kepentingan, dan iktikad buruk dalam penggunaan kewenangan. Selain itu, penerapan unsur mens rea dalam kedua putusan masih cenderung dibangun melalui pendekatan objektif dengan menitikberatkan pada penyimpangan prosedur, keuntungan pihak lain, dan kerugian negara, sehingga belum sepenuhnya menguraikan keadaan batin terdakwa ketika mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian unsur mens rea yang lebih komprehensif agar pemberantasan korupsi tetap efektif tanpa menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik yang diambil secara beritikad baik.

Actions (login required)

View Item