Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017

Muhammad, Hafid (2019) Perubahan Pemerintahan Desa ke Pemerintahan Nagari: Kajian Tentang Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (262kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (370kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (123kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (201kB) | Preview
	Text (naskah utuh) naskah utuh.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Perubahan Pemerintahan Desa Ke Pemerintahan Nagari : Kajian di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar 1983-2017”. Fokus kajian ini yakni perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di Pariangan pada tahun 1983 sampai tahun 2017. Pemerintahan desa dirasa tidak cocok dengan kultur dan budaya Minangkabau yang ada di Pariangan. Tidak cocoknya pemerintahan desa dirasakan oleh tokoh masyarakat hingga sampai ke masyarakat. Kemudian pada tahun 1999 pemerintahan desa diganti dengan pemerintahan nagari yang memiliki slogan babaliak ka nagari. Skripsi ini mengkaji peralihan pemerintahan dari pemerintahan desa menuju pemerintahan nagari di Pariangan. Dalam suatu pemerintahan maka tidak akan terlepas ke dalam pembahasan demokrasi serta otonomi daerah. Di suatu pemerintahan nantinya juga akan berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta budaya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dari para pemangku jabatan untuk kemaslahatan rakyatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode sejarah. Terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (pegumpulan data), kritik sumber, interpretasi (menafsirkan data), dan yang terakhir historiografi (penulisan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan melalui metode sejarah lisan dan wawancara. Sumber yang didapat di kritik dengan tujuan menguji kebenarannya. Setelah itu dilakukan interpretasi atau penafsiran dari sumber. Terakhir dilakukan historiografi atau penulisan. Dampak positif yang dirasakan dari terlaksananya pemerintahan desa di antaranya makin mudahnya masyarakat melaksanakan urusan administraf di desa sendiri tanpa harus mengunjungi desa lain. Anggaran dana bantuan dari pemerintah pusat menjadi lebih banyak. Dari sisi negatif diterapkannya pemerintahan desa yaitu kekompakan dari masyarakat menjadi berkurang karena setiap desa sudah menjadi daerah yang otonom. Selanjutnya fungsi dari ninik mamak yang mulai memudar dengan mulai ditinggalkannya hukum adat. Setelah kembali bernagari pada tahun 1999. Pemerintahan nagari yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi permasalahan selama pemerintahan desa. Kembalinya ke sistem pemerintahan nagari disambut baik oleh setiap kalangan dari Nagari Pariangan dan dirasa pas berada di Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item