Konstitusionalitas Perubahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Usman, Fadhia Ananta (2026) Konstitusionalitas Perubahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover) Cover pdf.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Bab I) Bab I pdf.pdf - Published Version Download (477kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (243kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka-109-115.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (Skripsi FullText) SKRIPSI FULL TTD.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara memisahkan fungsi regulator dan operator yang sebelumnya menyatu pada Kementerian BUMN. Perubahan ini meninggalkan berbagai polemik yang dikerucutkan pada dua rumusan masalah, yakni: pertama, Bagaimana konstitusionalitas transformasi kelembagaan dari kementerian menjadi BP BUMN? Kedua, Bagaimana implikasi hukum perubahan struktur kelembagaan tersebut terhadap sistem pertanggungjawaban dan fungsi pengawasan negara dalam pengelolaan BUMN? Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan komparatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transformasi ini mendegradasi peran negara dari pengelola aktif menjadi regulator pasif yang bertentangan dengan Pasal 33 UUD NRI 1945 dan Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012. Konstruksi kepemilikan saham yang terbagi antara BP BUMN dan BPI (Badan Pengelolaan Investasi) Danantara menimbulkan dualisme pertanggungjawaban yang berpotensi menciptakan kekosongan pengawasan, sekaligus mereduksi fungsi audit Badan Pemeriksa Keuangan menjadi bersifat insidental. Secara komparatif, pendekatan kelembagaan Indonesia cenderung mengarah pada model state capitalism sebagaimana diterapkan oleh State-Owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) di Tiongkok, dengan kerawanan konflik kepentingan akibat rangkap fungsi regulasi dan pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya revisi terhadap Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2025 guna mengembalikan pengelolaan kepemilikan BUMN secara bersama oleh BP BUMN dan BPI Danantara, serta sinkronisasi pertanggungjawaban vertikal kepada Presiden dan horizontal kepada DPR, guna menjamin pengelolaan kekayaan negara tetap berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Actions (login required)

View Item