Analisis Penerapan Standar Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat

Nori, Citra (2026) Analisis Penerapan Standar Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01.cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (355kB)
	Text (BAB I) 02.Bab 1.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (BAB Penutup) BAB Penutup-132-135.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftrar pustaka.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Full Text) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penerapan standar keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendapatkan prediket “informatif” dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut merupakan pencapaian yang pantas untuk dianalisis bagaimana kemudian hal itu dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penerapan standar keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh berbagai aspek organisasi, meliputi ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, mekanisme kerja, serta pelaksanaan tugas yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan informasi, struktur organisasi yang jelas, serta pelaksanaan prosedur pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan implementasi tersebut juga tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk pengakuan atas kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa catatan kekurangan untuk dioptimalkan agar keterbukaan informasi publik pada PPID DPRD Provinsi Sumatera Barat semakin baik.

Actions (login required)

View Item