Penerapan Prinsip Meaningful Participation Proses Perubahan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Aspek Kerahasiaan Pertahanan Negara

Rangga, Falata Hanif (2026) Penerapan Prinsip Meaningful Participation Proses Perubahan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Aspek Kerahasiaan Pertahanan Negara. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (514kB)
	Text (BAB I) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (681kB)
	Text (BAB V Penutup) Bab V Penutup.pdf - Published Version Download (312kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustakaa.pdf - Published Version Download (429kB)
	Text (Tesis Full BAB) tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Prinsip meaningful participation merupakan salah satu prasyarat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan mengenai kualitas partisipasi publik dan penggunaan alasan kerahasiaan pertahanan negara dalam proses pembentukannya. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan prinsip meaningful participation dalam perubahan UU TNI serta persinggungannya dengan aspek kerahasiaan pertahanan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh konstruksi hukum yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses perubahan UU TNI belum sepenuhnya memenuhi standar meaningful participation sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pemenuhan hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan hak untuk memperoleh penjelasan (right to be explained). Keterbatasan akses terhadap dokumen legislasi dan proses pembahasan menyebabkan pelibatan masyarakat cenderung bersifat prosedural. Selain itu, penggunaan alasan kerahasiaan pertahanan negara dalam proses legislasi tidak seluruhnya berkaitan dengan informasi militer yang bersifat taktis dan strategis, melainkan juga mencakup materi kebijakan publik yang seharusnya terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi membatasi partisipasi publik, melemahkan prinsip supremasi

Actions (login required)

View Item