STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS BIDOON DI KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL KUWAIT

YUYUN, RIANG MENTARI MENDROFA (2026) STATUS TANPA KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS BIDOON DI KUWAIT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL KUWAIT. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Status tanpa kewarganegaraan merupakan suatu kondisi hukum ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun berdasarkan hukum yang berlaku. Komunitas Bidoon di Kuwait merupakan salah satu kelompok yang mengalami kondisi tersebut. Pada periode sebelum pertengahan 1980-an, Bidoon masih memperoleh sejumlah hak dan layanan dasar, namun seiring perkembangan kebijakan dan penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan dokumen identitas semakin terbatas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap status tanpa kewarganegaraan, serta bagaimanakah kesesuaian penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait dengan ketentuan hukum internasional yang relevan terkait status tanpa kewarganegaraan Komunitas Bidoon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), melalui kajian terhadap UDHR 1948, Konvensi 1954, Konvensi 1961, ICERD 1965, ICCPR 1966, CEDAW 1979, CRC 1989, UNHCR Guidelines on Statelessness, serta hukum nasional Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanpa kewarganegaraan Bidoon berlangsung antargenerasi akibat penerapan prinsip jus sanguinis melalui garis keturunan ayah dan belum efektifnya mekanisme pencegahan pewarisan status tersebut. Mekanisme penyelesaian status Bidoon juga belum transparan dalam memberikan pengakuan kewarganegaraan dan perlindungan hukum. Penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait terhadap Komunitas Bidoon masih menunjukkan adanya kesenjangan dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, khususnya dalam pemenuhan hak atas kewarganegaraan dan hak-hak dasar. Dengan demikian, penerapan hukum kewarganegaraan Kuwait terhadap Komunitas Bidoon belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum internasional yang relevan, khususnya dalam mencegah keberlanjutan status tanpa kewarganegaraan antargenerasi dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar.

Actions (login required)

View Item