PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag)

Refa Gianza, Hearviano (2019) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (226kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (434kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (198kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (210kB) | Preview
Preview	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal mapun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag? 2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) . Dari hasil penelitian, Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

Actions (login required)

View Item