PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT BENCANA ALAM SUMATERA BARAT TAHUN 2025 PADA PT BANK NAGARI (STUDI DI KANTOR PUSAT BANK NAGARI PADANG)

Sakti Bantara, Guntur, (2026) PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT BENCANA ALAM SUMATERA BARAT TAHUN 2025 PADA PT BANK NAGARI (STUDI DI KANTOR PUSAT BANK NAGARI PADANG). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (79kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (54kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

ABSTRAK Bencana alam yang melanda Sumatera Barat, khususnya banjir bandang dan tanah longsor pada akhir tahun 2025, mengakibatkan kerugian besar bagi debitur perbankan dan meningkatkan risiko kredit bermasalah, termasuk pada PT Bank Nagari yang mencatat 1.540 debitur terdampak dengan outstanding kredit sebesar Rp199,1 miliar. Kondisi ini mendorong terbitnya kebijakan khusus, yaitu Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah akibat bencana alam yang diterapkan oleh Bank Nagari serta hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analisis, dengan data primer diperoleh melalui wawancara di Kantor Pusat Bank Nagari Padang dan data sekunder melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Nagari melaksanakan penyelamatan kredit melalui dua tahap, yaitu pengakuan status bencana dan verifikasi individual debitur, dengan menerapkan skema rescheduling sebagai instrumen utama dan reconditioning secara terbatas, serta menggunakan Addendum Perjanjian Kredit alih-alih Novasi agar Hak Tanggungan tetap berlaku. Dalam pelaksanaannya, ditemukan berbagai hambatan hukum, antara lain kesulitan membedakan debitur korban bencana yang murni dengan yang memanfaatkan momentum bencana, hapusnya Hak Tanggungan akibat musnahnya objek jaminan, belum tersedianya Standar Operasional Prosedur internal yang baku, ketimpangan posisi tawar dalam perjanjian baku, kerancuan pemahaman antara Hapus Buku dan Hapus Tagih, serta kesenjangan antara kepatuhan formal bank dengan arah kebijakan makro pemerintah yang lebih progresif. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur internal yang baku dan dapat diaudit, kewajiban penerbitan petunjuk teknis oleh regulator dalam jangka waktu tertentu, serta penguatan pengawasan atas kewajaran klausul restrukturisasi kredit pascabencana Kata Kunci: Kredit Bermasalah, Bencana Alam, Restrukturisasi Kredit, Bank Nagari

Actions (login required)

View Item