PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE SEBAGAI WUJUD RIGHT TO DEVELOPMENT DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

NaylaFadhiya, Erwina (2026) PELAKSANAAN PROGRAM FOOD ESTATE SEBAGAI WUJUD RIGHT TO DEVELOPMENT DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (387kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (523kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (183kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Program Food Estate merupakan program strategis nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan ketahanan pangan atau food security melalui pengembangan pertanian terpadu berskala besar di kawasan hutan. Namun program ini dikhawatirkan mengakibatkan deforestasi masif, kerusakan lahan gambut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini akan dapat bertentangan dengan ketentuan Paris Agreement 2015, Convention on Biological Diversity 1992, dan Rio Declaration 1992 untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yaitu pertama, pelaksanaan Program Food Estate di Indonesia ditinjau dari hukum internasional. Kedua, mengkaji penerapan prinsip right to development dalam Program Food Estate di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Program Food Estate yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan pada pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang tidak sejalan dengan aturan hukum internasional yang mengikat Indonesia yaitu dengan Paris Agreement 2015, Convention on Biological Diversity 1992, serta prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yang terdapat dalam Rio Declaration 1992. Kedua, right to development sebagai prinsip yang sah dalam hukum lingkungan internasional tidak serta merta dapat menjadi pelindung penuh sebagai justifikasi dalam pembangunan Program Food Estate karena prinsip tersebut tidak bersifat absolut dan tidak dapat menghilangkan kewajiban terhadap prinsip lainnya terkait dengan perlindungan lingkungan internasional yang mengikat Indonesia. Kata Kunci: Food Estate, Hukum Lingkungan Internasional, Right to Development

Actions (login required)

View Item