Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat

Retaf, Zakia (2026) Evaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) 02. BAB I .pdf - Published Version Download (5MB)
	Text (BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (820kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam upaya optimalisasi penerimaan daerah dan mengurangi beban masyarakat yang memiliki tunggakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten memberikan berbagai bentuk keringanan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun. Namun demikian, jumlah kendaraan yang menunggak pajak masih menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan meningkat sebesar 15,8 persen dalam kurun waktu 2023–2025. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pembebasan atas pokok dan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Pemutihan) di Provinsi Sumatera Barat, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan dari William N Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian pembebasan atas pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat cukup berhasil dalam tujuan jangka pendek (meningkatkan pembayaran, mengurangi beban masyarakat), tetapi belum berhasil menyelesaikan masalah tunggakan secara berkelanjutan, dan berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat pada kebijakan keringanan berulang sehingga perlu dilaksanakan lebih selektif, tidak rutin tiap tahun, dan disertai strategi peningkatan kepatuhan jangka panjang.

Actions (login required)

View Item