Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi sebagai Upaya Pencegahan Pemalsuan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Padang

ASWAD, AHMAD FADHIL (2026) Pengawasan Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi sebagai Upaya Pencegahan Pemalsuan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (804kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04 . Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. Adapun pendistribusian LPG adalah proses penyaluran LPG dari produsen atau penyedia ke konsumen akhir melalui serangkaian tahapan dan saluran distribusi yang terorganisir dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah, pada bagian konsideran, disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan program konversi minyak tanah ke Liquified Petroleum Gas (LPG), perlu dilakukan pembinaan dan pengawasaan pendistribusian dengan melibatkan peran serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Seiring berjalannya program tersebut dan bersamaan dengan permintaan LPG 3 kilogram yang terus bertambah dan berbanding lurus dengan harga LPG yang terus meningkat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi. Maka masyarakatlah yang akan dirugikan dari tindakan pengoplosan ini karena LPG yang dijual pelaku usaha tersebut tidak sesuai standar. Kegiatan pengoplosan ini melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penjual dilarang menjual suatu produk selain seperti standar yang berlaku atau diperjanjikan. Di Kota Padang sendiri, dalam kurun waktu satu tahun terakhir ditemukan beberapa kasus pemalsuan LPG 3 kilogram bersubsidi. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah melalui dinas terkait sangat diperlukan agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang dapat merugikan bahkan membahayakan masyarakat selaku konsumen. Maka rumusan masalah yang dapat diangkat dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi Kota Padang, 2) Bagaimana tindak lanjut dari hasil pengawasan distribusi gas bumi sebagai upaya pencegahan pemalsuan LPG bersubsidi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris, yakni dengan meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perdagangan Kota Padang, dan Pelaku Usaha LPG 3 Kilogram di Kota Padang. Di Kota Padang Pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi di dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, selaku wakil pemerintah daerah di bidang perdagangan. Pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kilogram bersubsidi terbagi 2 (dua) yakni Pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan Pengawasan Metrologi Legal. Pengawasan Kebutuhan Pokok adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, ketepatan sasaran penerima, dan harga yang terjangkau, khususnya untuk LPG bersubsidi. Adapun Pengawasan Metrologi Legal adalah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapannya (UTTP) serta satuan ukur pada Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi telah sesuai dengan standar untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dalam melaksanakan tindak lanjut pengawasan terhadap Dinas Perdagangan Kota Padang selaku pengawas distribusi Barang Pokok dan Penting LPG 3 kilogram di wilayah Kota Padang menyiapkan langkah-langkah stategis kedepannya untuk mencegah terjadinya kasus serupa, yakni dengan cara meningkatkan koordinasi antar pihak-pihak terkait dan meningkatkan pengawasan secara berkala, sehingga diharapkan tidak ada lagi celah bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melakukan pemalsuan dan pengoplosan LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Padang

Actions (login required)

View Item