Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM pada Pelaku UMKM Binaan di Kota Padang

Fadillah, Bayu (2026) Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM pada Pelaku UMKM Binaan di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (679kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (Bab 6 Penutup) Bab 6 Penutup.pdf - Published Version Download (364kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (325kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Padang yang mencatat 47.692 UMKM binaan aktif hingga tahun 2025. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UKM telah menjalankan berbagai program pemberdayaan, namun efektivitasnya belum pernah diukur secara menyeluruh di tingkat kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pemberdayaan UMKM pada pelaku UMKM binaan di Kota Padang. Pengukuran dilakukan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh Ginandjar Kartasasmita (1996), yang membagi pemberdayaan ke dalam tiga dimensi utama: enabling (menciptakan kondisi yang mendukung), empowering (memperkuat kapasitas usaha), dan protecting (melindungi dan memperluas akses pasar). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner 45 item yang disebar kepada 108 responden dari 11 kecamatan di Kota Padang, dianalisis menggunakan metode Tingkat Capaian Responden (TCR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM di Kota Padang secara keseluruhan berada pada kategori Cukup Efektif dengan capaian TCR sebesar 76,3%. Dari ketiga dimensi yang diukur, hanya dimensi enabling yang berhasil melampaui ambang batas efektivitas dengan TCR 81,6%, terutama didorong oleh keberhasilan fasilitasi legalitas usaha. Sementara itu, dimensi empowering hanya mencapai TCR 73,9% dengan titik terlemah pada sub-indikator akses bantuan usaha (TCR 69,1%), yang disebabkan oleh lemahnya perencanaan kebutuhan dan buruknya transparansi distribusi bantuan. Dimensi protecting mencatat TCR terendah sebesar 72,7%, dengan fasilitasi kemitraan usaha sebagai sub-indikator paling lemah (TCR 70,2%), mencerminkan terbatasnya peran pemerintah dalam melindungi UMKM dari ketimpangan pasar. Analisis antarkecamatan juga mengungkap ketimpangan spasial yang signifikan, di mana Kecamatan Pauh (81,7%) dan Lubuk Begalung (80,9%) jauh melampaui kecamatan dengan capaian terendah yaitu Bungus Teluk Kabung (70,1%), dengan selisih mencapai 11,6 poin persentase.

Actions (login required)

View Item