Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat

Zivi, Fadhil Muhammad (2026) Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Text (Cover dan Abstrak)..pdf - Published Version Download (273kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Text (BAB I Pendahuluan)..pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (BAB VI Penutup) Text (BAB VI Penutup)..pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Daftar Pustaka) Text (Daftar Pustaka)..pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (FULL TEXT) Text (Naskah Utuh)..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat. Masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat menempati peringkat ke-12 secara nasional, yang menegaskan urgensi pelaksanaan program ini melampaui sekadar formalitas administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pisau analisis model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang membedah keberhasilan kebijakan melalui enam variabel kunci yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antar-organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling, dilengkapi dengan triangulasi sumber untuk keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program P4GN oleh BNNP Sumatera Barat, khususnya pada fungsi pencegahan, masih menghadapi hambatan struktural dan substansial yang signifikan di lapangan. Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, terjadi pergeseran orientasi di mana sasaran kebijakan yang seharusnya bersifat transformatif dalam mengubah perilaku masyarakat tereduksi menjadi pemenuhan target administratif-kuantitatif semata. Variabel sumber daya menunjukkan adanya disparitas alokasi anggaran yang tajam, anggaran untuk kegiatan pencegahan langsung ke masyarakat sangat terbatas. Hal ini memicu ketimpangan wilayah, di mana program terpusat di Kota Padang, sedangkan kabupaten/kota lain yang secara geografis jauh dan rawan peredaran gelap narkoba kurang terjangkau. Keterbatasan kelembagaan juga terlihat dari baru terbentuknya 4 BNNK untuk melayani 19 kabupaten/kota. Karakteristik agen pelaksana cenderung kaku karena fokus birokrasi terpusat pada kepatuhan hierarki internal daripada inovasi pencegahan yang adaptif. Dari aspek disposisi, implementor menerima kebijakan secara top-down. Komunikasi dan koordinasi lintas sektor masih bersifat formalistik dan terfragmentasi. Lingkungan sosial belum mendukung optimal akibat kuatnya stigma negatif dan resistensi masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, serta program yang dirancang kurang mengintegrasikan konteks sosial-budaya lokal Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item