PENERTIBAN SOSIAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI SEPANJANG TROTOAR JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG

Rayhan, Alhakim (2026) PENERTIBAN SOSIAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI SEPANJANG TROTOAR JALAN KHATIB SULAIMAN KOTA PADANG. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (303kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (DAPUS) DAPUS.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. Dalam praktiknya, pemanfaatan trotoar tidak hanya berkaitan dengan fungsi utamanya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki, tetapi juga sering menimbulkan aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi tersebut menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang sehingga memerlukan pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban sosial di sepanjang Trotoar Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat dalam pelaksanaan penertiban, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban dilakukan melalui patroli rutin, pemberian imbauan, pengamanan, dan pembinaan dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Perlindungan hukum terhadap masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan tanpa mengutamakan pemberian sanksi. Namun demikian, ditemukan bahwa tindakan pengamanan terhadap masyarakat yang berada di sepanjang trotoar Jalan Khatib Sulaiman hingga larut malam belum memiliki dasar normatif yang diatur secara tegas dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait asas legalitas, kepastian hukum, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, pelaksanaan peraturan daerah masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya sosialisasi, keterbatasan personel Satpol PP, karakteristik kawasan yang padat aktivitas, serta belum adanya pengaturan pelaksana yang lebih rinci. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi dan peningkatan pembinaan kepada masyarakat agar penegakan ketenteraman dan ketertiban umum dapat terlaksana secara efektif serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.

Actions (login required)

View Item