Diplomasi Perlindungan Dalam Penanganan Perdagangan Orang Terhadap Warga Negara Indonesia di Kamboja

Oswiputra, Raihan Fadhil (2026) Diplomasi Perlindungan Dalam Penanganan Perdagangan Orang Terhadap Warga Negara Indonesia di Kamboja. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (585kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (694kB)
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (Skripsi Full Text) 05. Skripsi Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas strategi diplomasi perlindungan Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada periode 2020-2024. Kompleksitas permasalahan hukum lintas negara, keterbatasan bukti digital, serta keterlibatan jaringan transnasional menunjukkan bahwa pendekatan konsuler semata tidak cukup. Indonesia menempatkan diplomasi perlindungan sebagai prioritas utama, sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan menekankan aspek kemanusiaan sebagai dasar utama kebijakan luar negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang (human trafficking) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada tahun 2020-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara semi terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep diplomasi perlindungan yang mencakup empat aspek, yaitu pencegahan, respon darurat, pemulihan korban, dan advokasi kebijakan internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia melakukan perlindungan melalui edukasi publik, penguatan regulasi, koordinasi dengan otoritas Kamboja, evakuasi dan repatriasi korban, pendampingan hukum, rehabilitasi, serta kerja sama regional melalui ASEAN, IOM, dan UNODC. Pelaksanaanya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan sistem hukum, keterbatasan bukti digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kuatnya jaringan kejahatan transnasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diplomasi perlindungan Indonesia berperan penting dalam memperkuat perlindungan WNI di luar negeri, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui pencegahan yang lebih efektif, kerja sama bilateral-regional yang lebih kuat, serta pemulihan korban yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item