Pengaturan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang Mengakibatkan Keracunan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana

Haryani, Indri (2026) Pengaturan terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang Mengakibatkan Keracunan Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (613kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Hak atas kesehatan dijamin oleh negara tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan dipertegas dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini sejalan dengan progam yang dibentuk oleh pemerintah untuk memenuhi kesehatan atau gizi anak, yaitu program MBG. Namun, terdapat kasus keracunan dalam mengonsumsi menu MBG di Kabupaten Agam, SMPN 35 Bandung, dan sebagainya dan tidak terdapatnya ketentuan sanksi pidana dalam Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sehingga mengakibatkan kekosongan hukum pidana. Oleh karena itu, perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunanan ditinjau dari perspektif hukum pidana, 2. Bagaimanakah aspek pidana terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai program MBG ini harus ditinjau dari UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan dalam Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG tidak mengatur ketentuan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun peraturan perundang-undangan terkait memiliki sanksi pidana, akan tetapi ketentuan tersebut belum menjangkau ketentuan hukum dalam penyelenggaraan program MBG dikarenakan masih bersifat umum dan memiliki kelemahan, seperti pada Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 45-48, dan sebagainya sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam membebankan tanggung jawab pidana kepada pihak penyelenggara maka diperlukan untuk terpenuhi unsur-unsur tindak pidana keracunan sebagaimana tertuang pada Pasal 474 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan peraturan lainnya. Pihak penyelenggara program MBG yang dapat dibebankan tanggung jawab, seperti BGN, KPPG, SPPG, pemerintah, kementerian/lembaga, dinas, dan instansi terkait. Sementara itu, terdapat kekosongan hukum pidana dalam pengaturannya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk pengaturan mengenai tanggung jawab pidana yang berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang terkait, seperti KUHP, UU No. 12 Tahun 2018 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

Actions (login required)

View Item