Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Unag Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (SP2D-UP dan TUP) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang

Nadya, Putri Ningsih (2018) Mekanisme Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Unag Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (SP2D-UP dan TUP) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) COVER TA.pdf Download (58kB)
	Text BAB I Pendahuluan (1).pdf Download (160kB)
	Text BAB V Penutup.pdf Download (140kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (380kB)
	Text TA Nadya Putri Ningsih.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Dengan bergulirnya Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan fungsi, yaitu Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officier (CFO) bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sedangkan menteri/ pimpinan lembaga negara adalah Chief Operasional Officier (COO) yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah sesuai bidang tugas dan fungsi masing – masing. Bergulirnya reformasi tersebut, sejak diberlakukannya Undang – Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terhitang mulai 1 Januari 2005, telah terjadi perubahan mendasar dalam mengelola keuangan negara, dimana fungsi ordonansi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan ke Menteri Teknis atau sebelumnya dilakukan oleh KPKN beralih ke Satuan Kerja (KPA). Oleh karena itu, sejak 1 Januari 2005 Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Satker (KPA) masing – masing dan ditanda tangani oleh pejabat penanda tangan SPM, sedangkan KPPN atas nama Kuasa BUN, menerbitkan Surat Perintah Penairan Dana (SP2D) atas dasar SPM yang disampaikan oleh Satuan Kerja (KPA). Disamping melaksanakan fungsi ordonansi, PA/KPA sekaligus juga melaksanakan fungsi otorisasi atas anggaran yang dikuasainnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) mengangkat kuasa BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kuasa BUN adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara, tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebelum menerbitkan Surat Perintah Penairan Dana (SP2D) terlebih dahulu melakukan pengujian secara substansial dan formal terhadap SPM yang diterimanya. Dalam perkembangan selanjutnya, realisasi anggaran tahun tahun yang lalu bahwa penyerapan realisasi anggaran masih lambat. Untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran Kementrian Negara/ Lembaga perlu dilakukan penyesuaian – penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dilapangan, seperti perkembangan besaran Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan juga jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui mekanisme UP dan TUP. Berdasarkan PMK Nomor. 262/PMK.01/2017 KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban negara, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan. Serta fungsi KPPN yang salah satunya yaitu menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasakan tugas dan fungsi tersebut penulis memilih untuk melaksanakan magang pada KPPN Padang. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul “Mekanisme Penerbitan SP2D – UP dan TUP oleh KPPN Padang”

Actions (login required)

View Item