PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK OLEH UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Dio Juventa Sopater, Daeli (2019) PENERAPAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK OLEH UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dann abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia. Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang dan jasa. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, di samping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam pengadaan barang dan jasa dibentuk lah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Sesuai pasal 1 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2016 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja di kementrian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang dan jasa. maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut: Bagaimana penerapan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat?, Apa saja masalah yang dihadapi oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam menerapkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum postif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bisa lebih transparan, hal ini dibuktikan dengan diadakannya LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang didalamnya terdapat wadah untuk informasi mengenai perencanaan pengadaan yaitu SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Dengan adanya sistem ini, setiap tahapan dan detail dalam perencanaan pengadaan barang/jasa serta anggaran yang akan digunakan dapat dilihat dalam situs SIRUP ini sehingga dapat menekan tingkat kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa. Informasi yang disampaikan dalam SIRUP tersebut sudah siap, dalam arti setiap informasi yang disampaikan memang sudah disusun dan diinput sesuai dengan pelakasanaan pengadaan yang dilakukan bagian perlengkapan. Agar informasi yang diperoleh oleh peserta lelang maupunmasyarakat tidak terjadi misspresepsi maka diharapkan segala informasi yang disediakan dalam website LPSE ini memang sudah siap untuk disajikan untuk para pengguna layanan serta sudah siap untuk diketahui tanpa harus ada terjadi kecurigaan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hal penerapan layanan pengadaaan barang/jasa secara elektronik oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) Provinsi Sumatera Barat, yakni : Masalah mengenai jaringan internet berupa Hotspot Wi-Fi yang kurang baik atau jaringan yang sering lambat, Pedamaman listrik juga merupakan salah satu masalah yang terjadi karena untuk menggunakan dan menjalankan komputer diperlukan aliran listrik.

Actions (login required)

View Item