Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang

Muhammad Refo, Baqirdin Zaim (2026) Collaborative Governance dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Text (Cover dan Abstrak).pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Text (BAB I Pendahuluan).pdf - Published Version Download (323kB)
	Text (BAB VI Penutup) Text (Bab VI Penutup).pdf - Published Version Download (99kB)
	Text (Daftar Pustaka) Text (Daftar Pustaka).pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh permasalahan bencana banjir di Kota Padang yang terjadi secara berulang dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat. Penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena adanya perbedaan kewenangan, keterbatasan anggaran, serta penguasaan data yang berbeda pada setiap lembaga. Kondisi tersebut mendorong perlunya tata kelola kolaboratif yang melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sementara keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Kerangka teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi serta membedah dinamika proses kolaborasi antaraktor, yang mencakup empat variabel utama yaitu kondisi awal, desain institusi, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kota Padang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, kewenangan, anggaran, dan penguasaan informasi antaraktor yang mendorong saling ketergantungan. Kepemimpinan fasilitatif mampu memperkuat koordinasi dan mengurangi ego sektoral, meskipun keterlibatan masyarakat dalam perencanaan strategis masih terbatas. Pembagian peran telah diatur melalui regulasi, tetapi integrasi dan keterbukaan data antarinstansi masih perlu ditingkatkan. Proses kolaborasi telah menghasilkan capaian awal berupa pemasangan Early Warning System (EWS), sinkronisasi program, dan pemeliharaan drainase. Namun, komitmen dan pemahaman bersama masih lebih berorientasi pada respons kedaruratan dan penanganan dampak banjir daripada penyelesaian akar permasalahan secara ekologis dan preventif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperkuat agar penanggulangan banjir di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item