Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Shadiah, Zahra Ramadhani Fitri (2026) Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (662kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Skripsi Fulltext) Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum tersedianya TPS 3R, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis, serta masih digunakannya sistem open dumping. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan (2) apa saja hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, memfokuskan pada data yang diperoleh langsung dari lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2022. Kegiatan pengurangan sampah baru terlaksana melalui pembatasan timbulan sampah, sedangkan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah belum berjalan optimal. Pada tahap penanganan, pengumpulan dan pengangkutan sampah telah dilaksanakan, namun pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir belum memenuhi ketentuan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah kepulauan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi sosialisasi, pelayanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara rutin, serta perencanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Actions (login required)

View Item