TATA KELOLA TRANSFER ASET INFRASTRUKTUR KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH

Asbar, Mariyati (2026) TATA KELOLA TRANSFER ASET INFRASTRUKTUR KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) 01. Cover dan Abstract.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (bab I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (dapus) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (fulltext) 05. Full text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Latar Belakang: Kementerian Kesehatan melaksanakan penyediaan infrastruktur kesehatan kepada pemerintah daerah melalui Program Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network (SIHREN) dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dibiayai melalui APBN. Aset yang dihasilkan direncanakan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme hibah. Namun, masih terdapat hambatan administratif yang menyebabkan jeda antara penyediaan aset secara fisik dan penyelesaian pemindahtanganan secara legal, sehingga berdampak pada penatausahaan BMN, pencatatan BMD, dan akuntabilitas pengelolaan aset. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola penyediaan dan transfer aset infrastruktur kesehatan, hubungan antarpemerintah antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, serta mekanisme akuntabilitas dalam proses transfer aset. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi pada Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Kesehatan, serta Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Kota Bukittinggi. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan triangulasi. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa penyediaan dan transfer aset merupakan satu siklus tata kelola yang mencakup perencanaan usulan, pengadaan aset, penatausahaan BMN, pemindahtanganan melalui hibah, pencatatan sebagai BMD, dan pemanfaatan aset oleh pemerintah daerah. Hubungan antarpemerintah mencerminkan Overlapping Authority Model melalui koordinasi dan ketergantungan kewenangan, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui penatausahaan, verifikasi, rekonsiliasi, dan pelaporan aset. Hambatan utama meliputi keterlambatan administrasi hibah, ketidaksesuaian data dan nilai aset, keterlambatan pencatatan aset, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Kontribusi: Penelitian ini menunjukkan bahwa penyediaan dan transfer aset infrastruktur kesehatan merupakan proses tata kelola lintas pemerintahan yang menghubungkan pengelolaan BMN di pemerintah pusat dengan BMD di pemerintah daerah melalui koordinasi antarpemerintah dan mekanisme akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item