PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES DHARMASRAYA

M. Egip, Ramadhan (2026) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES DHARMASRAYA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun telah diatur dengan ancaman pidana yang tegas, aktivitas PETI masih marak terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan menimbulkan berbagai dampak berupa kerusakan lingkungan, kerugian negara, serta permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana PETI oleh Polres Dharmasraya serta mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, penulisan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara di lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Dharmasraya dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, operasi penertiban, dan koordinasi lintas instansi. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara efektif, karena kenyataanya praktik PETI masih banyak ditemukan dan terus berjalan. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas Penegakan hukum Soerjono Soekanto, Penegakan hukum tersebut belum berjalan efektif karena dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan adalah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang menyebabkan kebocoran informasi operasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan integratif melalui penguatan integritas aparat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengawasan yang berkelanjutan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin, Tidak Pidana, Dharmasraya

Actions (login required)

View Item