IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PADANG

SyafiraMufthi, Rifsyah (2026) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (78kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (465kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana, mengingat peran saksi sangat menentukan dalam proses pembuktian. Namun, dalam praktiknya, saksi sering menghadapi berbagai ancaman, tekanan, maupun rasa takut yang dapat menghambat pemberian keterangan secara jujur dan bebas. Di Kota Padang, penanganan perkara tindak pidana korupsi melibatkan berbagai institusi penegak hukum yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan dan kenyamanan saksi selama proses pemeriksaan perkara. Kondisi tersebut menjadikan implementasi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang penting untuk dikaji guna mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam perkara tindak pidana korupsi, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Kota Padang telah dilaksanakan sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan melalui pemberian perlindungan fisik, perlindungan psikologis, perlindungan hukum, dan kerahasiaan identitas saksi. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum optimal karena masih didominasi oleh mekanisme internal aparat penegak hukum, belum didukung standar operasional prosedur yang spesifik, serta koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan koordinasi antarinstansi, minimnya pemahaman saksi mengenai hak-haknya, serta belum adanya mekanisme perlindungan yang berkelanjutan setelah proses persidangan. Upaya yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dengan LPSK, meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak saksi, dan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan sejak awal proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun perlindungan saksi telah diatur secara normatif dan telah dilaksanakan dalam praktik, namun masih diperlukan upaya peningkatan dalam aspek implementasi agar perlindungan yang diberikan dapat berjalan secara optimal dan menyeluruh. Kata Kunci: Perlindungan Saksi, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Peradilan Pidana, LPSK

Actions (login required)

View Item