Sengekta Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan Akibat Kebijakan Pemerintah (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023)

Arifah, Ummu (2026) Sengekta Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Perumahan Akibat Kebijakan Pemerintah (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Skripsi Fulltext) 05. Skripsi Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Suatu perjanjian dapat dianggap terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Namun terkadang muncul hambatan dalam pelaksanaan prestasi yang mana dapat disebabkan karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang disebut sebagai wanprestasi dan bisa juga disebabkan oleh suatu keadaan yang berada di luar kendali para pihak dalam perjanjian yang disebut sebagai keadaan memaksa atau force majeure. Salah satu permasalahan tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Btm, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 164/PDT/2022/PT PBR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 975 K/Pdt/2023 yang mana terdapat perbedaan pertimbangan hakim pada ketiga putusan tersebut dalam menilai keterlambatan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh tergugat (debitur). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan dengan menggunakan data sekunder serta di analisis secara kualitatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan perumahan akibat kebijakan pemerintah (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023) (2) Bagaimana konsekuensi hukum terhadap kebijakan pemerintah dalam sengketa wanprestasi perjanjian kerja sama pembangunan perumahan (Studi Putusan Kasasi Nomor: 975 K/Pdt/2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Riau tidak mempertimbangkan secara menyeluruh adanya faktor eksternal berupa kebijakan pemerintah yang menghambat tergugat dalam melaksanakan prestasinya padahal di dalam teori force majeure relatif kebijakan pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan bagi tergugat. Berbeda dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut termasuk ke dalam keadaan memaksa hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata yang mengatur mengenai keadaan memaksa. Konsekuensi dari adanya keadaan memaksa tersebut maka debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi, serta kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi serta ganti rugi kepada debitur.

Actions (login required)

View Item