PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

Fauziah Aulia, Fitri (2026) PENDAMPINGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Updated Version Download (263kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Di Indonesia sudah terdapat peraturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Peraturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS Pasal tersebut mejelaskan bahwa korban dari pelecehan seksual harus mendapatkan perlindungan dari lembaga lainnya yang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud Lembaga lainnya antara lain adalah Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual memiliki peran krusial dalam menyediakan pembelaan) dengan realitas penegakan hukum di lapangan, khususnya pada tahap penyidikan yang seringkali menjadi titik paling krusial sekaligus rentan bagi korban. Meskipun Pasal 42 UU TPKS telah mewajibkan kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara dalam waktu 2 x 24 jam, fakta di lapangan seperti pada kasus pelecehan di Universitas Negeri Padang, menunjukkan bahwa proses birokrasi dan hambatan teknis penyidikan masih sering menunda keadilan serta memperparah trauma psikis korban. rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Pertama, Bagaimanakah Pendampingan terhadap korban Tindak Pidan Pelecehan Seksual oleh Lembaga Bantuan Hukum. Kedua, Apa kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan pendampingan hukum terhadap sebagai korban tindak Pidana Pelecehan Seksual di Tingkat Penyidikan. Ketiga, Bagaimankah upaya LBH dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak Pidana pelecehan seksual pada Tingkat Penyidikan. Metode penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis empiris artinya penelitian hukum dengan menganalisis implementasi hukum di masyarakat. Dalam hal ini, LBH berperan sebagai pendamping untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai perlakuan yang adil. Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh LBH Pada Tingkat Penyidikan adalah upaya LBH dalam memberikan pendampingan kepada korban merupakan elemen krusial dalam mengatur kedudukan warga negara, khususnya bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana. Kendala Yang Dihadapi Oleh LBH Dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Tingkat Penyidikan adalah selama penyidikan lembaga bantuan hukum memiliki kendala dalam mendampinginya dikarenakan kurang atau lambatnya penanganan yang diberikan oleh penyidik. Upaya Lembaga Bantuan Hukum dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual pada Tingkat penyidikan ialah LBH Padang menempuh berbagai strategi aletrnatif guna menyikapi pengabaian atau kelalaian penydidik dalam proses penanganan perkara pelecehan seksual. Kata Kunci : Lembaga Bantuan Hukum, Pelecehan Seksual, dan Penyidikan

Actions (login required)

View Item