IMPLIKASI HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Firmansyah, Firmansyah (2026) IMPLIKASI HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN DAN DITANDATANGANI SECARA BERSAMA-SAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) 01. Cover dan Abstrak(1).pdf - Published Version Download (331kB)
	Text (Bab I) 02. Bab I.pdf - Published Version Download (499kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) 03. Bab IV.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Tesis Full) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap dan memastikan penandatanganan dilakukan secara bersama-sama. Dalam praktik pembiayaan fidusia, kewajiban tersebut sering kali diabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum kewajiban tersebut, (2) keabsahan akta fidusia yang tidak memenuhi syarat formil, dan (3) implikasi hukum serta tanggung jawab notaris atas pelanggaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama merupakan syarat formil yang bersifat imperatif dalam pembuatan akta autentik. Akta jaminan fidusia yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani secara bersama-sama di hadapan notaris tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga kehilangan sifat keautentikannya dan mengalami degradasi kekuatan pembuktian menjadi akta di bawah tangan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan formil tersebut menimbulkan implikasi hukum berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan etik bagi notaris. Praktik pengabaian terhadap kewajiban formil juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kenotariatan di lapangan, di mana efisiensi administratif sering kali lebih diutamakan dibandingkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Disarankan agar pengawasan terhadap praktik kenotariatan diperkuat secara substantif, khususnya dalam pembuatan akta jaminan fidusia, serta diperlukan peningkatan kepatuhan notaris terhadap prosedur formil pembuatan akta autentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Akta Jaminan Fidusia, Pembacaan Akta, Notaris.

Actions (login required)

View Item