PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG AKTANYA MENGANDUNG KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN/Mdn)

Shiva Nabila, Raden Fachraini (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG AKTANYA MENGANDUNG KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN/Mdn). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) 01. Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text (Bab I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) 03. BAB VI.pdf - Published Version Download (165kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text (Tesis Full) FULL TESIS_Raden Shiva Nabila Fachraini_22-08-2026 WATERMARK FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (948kB)

Abstract

Peralihan protokol Notaris lain sebagai penerima protokol merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) untuk menjamin keberlangsungan penyimpanan arsip negara berupa minuta akta. Permasalahan muncul ketika akta yang tersimpan dalam protokol tersebut menjadi objek sengketa dan Notaris penerima protokol ditarik sebagai tergugat, padahal yang bersangkutan tidak terlibat dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima protokol dalam perkara yang berkaitan dengan akta Notaris, menganalisis kedudukan hukum penerima protokol Notaris sebagai tergugat ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, serte menganalisis pertimbangan hakim dalam membebankan biaya perkara kepada penerima protokol Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol didasarkan pada kedudukan protokol Notaris sebagai arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh penerima protokol. Penerima protokol hanya bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan mengeluarkan salinan atau grosse akta sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sedangkan tanggung jawab terhadap substansi dan keabsahan akta tetap melekat pada Notaris yang membuat akta sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN. Oleh karena itu, penempatan penerima protokol sebagai tergugat dalam perkara a quo belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tanggung jawab hukum Notaris karena penerima protokol tidak turut serta dalam pembuatan akta yang disengketakan. Selanjutnya, pembebanan biaya perkara kepada penerima protokol merupakan konsekuensi hukum acara perdata sebagai pihak yang dinyatakan kalah, namun dari perspektif hukum kenotariatan masih menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan batas tanggung jawab Notaris penerima protokol. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Penerima Protokol Notaris, Akta

Actions (login required)

View Item