Kewajiban Pendaftaran Pangan Olahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen di Kota Padang

Sri, Puja Juana (2019) Kewajiban Pendaftaran Pangan Olahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) 1 abstrak.pdf - Published Version Download (283kB)
	Text (Pendahuluan) 2 BAB 1 (PENDAHULUAN).pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Penutup) 3 BAB IV (PENUTUP).pdf - Published Version Download (118kB)
	Text (Daftar Pustaka) 4 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text 5 full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

KEWAJIBAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DI KOTA PADANG (Sri Puja Juana, 1510112173, Fakultas Hukum, 2019, 72 Halaman) ABSTRAK Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kewajiban pendaftaran pangan olahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Pesatnya pertumbuhan UMKM di Kota Padang dengan pengawasan yang terbatas pemerintah tidak dapat menjamin pangan olahan UMKM sepenuhnya merupakan pangan olahan yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah 1) bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pangan olahan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang beredar di Kota Padang , 2) bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap pangan olahan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang beredar di Kota Padang , 3) apa kendala dan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengatasi peredaran pangan olahan yang tidak terdaftar . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (empiris research) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji begaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perlindungan konsumen pangan olahan UMKM yang beredar di Kota Padang dilakukan secara preventif yakni dengan mewajibkan pangan olahan UMKM memiliki SPP-IRT dan perlindungan konsumen juga dilakukan secara represif yakni dengan memberikan sanksi kepada pelanggar. Pemenuhan hak konsumen belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala seperti kurangnya sarana dan prasarana pengawasan, pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pangan olahannya dan kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya yang dilindungi dalam Pasal 4 Undang-Undang Perindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kesehatan bersama intansi lain yang berkepentingan dalam Keamanan Pangan melakukan upaya Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dan melakukan sosialisasi baik kepada pelaku usaha maupun konsumen terkait pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan olahan yang terjamin keamanan,mutu dan gizinya. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pangan Olahan

Actions (login required)

View Item