URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM (EXCLUSIONARY RULE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHAP BARU

Putri, Shanty Syafyuana (2026) URGENSI PENGATURAN BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA MELAWAN HUKUM (EXCLUSIONARY RULE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: PERSPEKTIF HARMONISASI KUHP DAN KUHAP BARU. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf - Published Version Download (834kB)
	Text (BAB V PENUTUPAN, KESIMPULAN DAN SARAN) BAB V.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (397kB)
	Text (Thesis Fulltext) Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum pidana bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan pidana. Namun, praktik penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (illegally obtained evidence), seperti melalui penyiksaan, intimidasi, atau pelanggaran prosedur, masih terjadi meskipun KUHAP mensyaratkan alat bukti diperoleh secara sah. Kondisi ini mencerminkan dominannya paradigma crime control model yang mengutamakan efektivitas penegakan hukum dibandingkan due process of law, sehingga berpotensi melegitimasi penyalahgunaan wewenang dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Oleh karena itu, penerapan Exclusionary Rules menjadi penting untuk menjamin hanya alat bukti yang diperoleh secara sah yang dapat digunakan dalam pembuktian. Meskipun prinsip ini telah diterapkan di berbagai negara, pengaturannya di Indonesia masih belum komprehensif, sehingga rekonstruksi Exclusionary Rules menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem pembuktian pidana yang berintegritas. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana urgensi ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai Exclusionary Rule terhadap praktik penerimaan alat bukti di pengadilan (2) Bagaimana reformasi pengaturan exclusionary rule menjadi urgensi jika ditinjau dari perspektif harmonisasi hukum pasca-pengesahan KUHAP baru?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pengaturan Exclusionary Rules dalam sistem pembuktian pidana Indonesia belum memberikan kepastian hukum terhadap alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan KUHAP yang mengatur secara tegas penerapan Exclusionary Rules guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. dan (2) Prinsip exclusionary rule bertujuan menolak penggunaan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin proses peradilan yang adil. Namun, KUHAP belum mengatur secara tegas konsekuensi hukum terhadap alat bukti tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi putusan hakim. Oleh karena itu, pengaturan exclusionary rule secara eksplisit dalam KUHAP menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, integritas penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia

Actions (login required)

View Item