Pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang oleh Pemerintah Kota Padang

Tansiong, Tansiong (2019) Pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang oleh Pemerintah Kota Padang. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) Abstrak PDF.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (696kB)
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (318kB)
	Text (Skripsi Full Text) 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Indonesia adalah Negara kesejahteraan yang kaya akan keindahan alamnya, dimana keindahan alam ini dapat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mensejahterakan hidup orang banyak, oleh karena itu kekayaan alam wajib dikelola oleh negara salah satunya dapat berupa dalam bentuk pengelolaan objek wisata. Pengelolaan objek wisata merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan dapat mensejahterakan masyarakat terutama dikota Padang. Pengelolaan objek wisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Perda Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2014 tentang pembangunan pariwisata tahun 2014-2025. Dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan objek wisata Gunung Padang oleh pemerintah kota Padang ? 2). Apa saja kendala yang ada dalam pelaksanaan pemeliharaan objek wisata Gunung Padang dan bagaimana cara pemerintah kota Padang dalam mengatasi kendala tersebut?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwah pemerintah kota Padang belum melaksanakan pemeliharaan objek wisata Gunung Padang secara maksimal, karena kurangnya dana anggaran untuk pemeliharaan objek wisata Gunung Padang dan terbatasnya jumlah SDM yang ada pada pemerintah kota Padang. Kata Kunci: Pemeliharaan, Objek wisata, Pemerintah.

Actions (login required)

View Item