KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

Jayeni, Anggun Sri (2026) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak dan Cover) 01.Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (591kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) 02.Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (696kB)
	Text (Bab V Penutup) 03.BAB V(Penutup).pdf - Published Version Download (476kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (544kB)
	Text (Tesis Full Text) 05.Tesis FullText.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana illegal logging merupakan bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tindak pidana illegal logging tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif, baik dalam aspek formulasi, aplikasi, maupun eksekusi. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini Adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap penangulangan tindak pidana Illegal Logging dan penerapan menurut hukum positif di Indonesia?. 2) Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap illegal logging dan penerapan sanksi pidana?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dimana pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum sertaperaturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1. kebijakan hukum pidana dan penerapan menurut hukum positif dalam Illegal Logging diIndonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk mengatur, mencegah, dan menindak kejahatan illegal logging. Pengaturan tersebut terutama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang secara tegas mengatur larangan terhadap perusakan hutan, penebangan tanpa izin, pengangkutan, dan perdagangan hasil hutan secara ilegal, serta menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelanggarnya. 2. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta peraturan lain yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut mengatur larangan, pertanggungjawaban pidana, serta ancaman sanksi berupa pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan sanksi administrative.

Actions (login required)

View Item