PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT

Muhammad, Fadhil (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) DI WILAYAH PERAIRAN SUMATERA BARAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (370kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (133kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Download (271kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penggunaan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat masih terus terjadi meskipun telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023. Alat tangkap ini terbukti merusak ekosistem dasar laut, namun masih digunakan oleh sebagian nelayan karena dianggap mampu menghasilkan tangkapan besar dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat? (3) Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif, melalui wawancara dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda DKP Provinsi Sumatera Barat dan Kanit II Sisidik Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumatera Barat, serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga upaya, yaitu preemtif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada nelayan, preventif berupa patroli laut berkala yang didukung teknologi pengawasan radar dan GPS serta operasi gabungan bersama TNI AL dan UPT KKP, dan represif melalui penindakan langsung di lapangan dilanjutkan proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025. Kendala yang dihadapi meliputi perubahan mekanisme penyidikan akibat berlakunya KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, keterbatasan anggaran dan armada patroli, minimnya personel PPNS Perikanan, luasnya wilayah perairan, serta rendahnya kesadaran hukum nelayan akibat ketergantungan terhadap pukat harimau. Kendala tersebut diatasi melalui penguatan koordinasi pemberkasan antara PPNS DKP dan Polairud, inovasi pembangunan rumpon laut dangkal sebagai solusi pengawasan alternatif, pemanfaatan bantuan personel dari UPT KKP, serta penegakan hukum yang tegas hingga ke pengadilan guna menimbulkan efek jera. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pukat Harimau, Tindak Pidana Perikanan, Perairan Sumatera Barat, Illegal Fishing.

Actions (login required)

View Item