PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2017

Abdi, Yoga Prasetyo (2019) PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PERORANGAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2017. Diploma thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) cover dan abstrak.pdf - Published Version Download (58kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (97kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Manusia dalam menjalankan aktivitas perekonomian, manusia memerlukan suatu wadah sebagai tempat untuk menjalankan aktivitas tersebut. Untuk melakukan usaha, maka diperlukan adanya suatu badan usaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar.. Maka dari itu, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yang penulis teliti yaitu pertama Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Perorangan di Kota Padang dan yang kedua adalah Bagaimana Kendala yang dialami dalam Prosedur Pendaftaran Perusahaan Perorangan di Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Selanjutnya melihat pelaksanaan dilapangan, melalui teknik wawancara dan studi dokumen, kemudian di analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan Perorangan dapat dilakukan dimanapun dengan membuka domain saporancak.padang.id , lalu dengan mengikuti langkah-langkah dan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka semua perizinan akan selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dan akan dikirim ke email pemohon. Sedangkan kendala yang dialami adalah tidak mengalami kendala, hal ini dikarenakan sudah adanya sistem OSS yang berbasis komputerisasi sehinga memudahkan pengurusan serta mempersingkat waktu pengurusan. Namun ada beberapa kendala pada pelaku usaha sendiri atau perusahaan untuk melakukan Wajib Daftar Bagi Perusahaannya. Maka Pemerintah hendaknya lebih mensosialisasikan kepada para pengusaha tentang undang-undang wajib daftar perusahaan agar para pengusaha, sehingga dengan demikian kesadaran para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya timbul dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa oleh pemerintah. Serta lebih mensosialisasikan penggunaan sistem baru yang digunakan sekarang ini. Karena tidak semua masyarakat yang tahu cara menggunakan sistem tersebut.

Actions (login required)

View Item