PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN KENDARAAN OTONOM: STUDI PERBANDINGAN INGGRIS DAN INDONESIA

Kendeya, Anggis (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERETASAN KENDARAAN OTONOM: STUDI PERBANDINGAN INGGRIS DAN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) 01 COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (833kB)
	Text (BAB 1) 02 BAB 1.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB IV) 03 BAB IV.pdf - Published Version Download (943kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) 05 SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (20MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi telekomunikasi, teknologi penyiaran, dan aplikasi teknologi informasi saat ini membuat hampir semua perangkat komputer dan perangkat elektronika canggih menggunakan Artificial Intelligence (AI) untuk membuat sistem lebih baik, efektif dan efisien. AI telah merevolusi industri otomotif, khususnya dalam pengembangan mobil tanpa pengemudi dan kendaraan otomatis yang disebut kendaraan otonom. Perkembangan teknologi tersebut juga dapat menimbulkan kerentanan terhadap kejahatan siber seperti peretasan terhadap sistem kendaraan. Negara Inggris telah menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan yaitu Automated Vehicles Act 2024 guna mengatur standar kendaraan serta tanggung jawab hukum dalam pengoperasian kendaraan otonom. Sementara itu di Indonesia belum ada pengaturan khusus yang mengatur terkait dengan kendaraan otonom. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pengaturan terhadap peretasan kendaraan otonom di Inggris (2) bagaimana pertanggungjawaban kendaraan otonom di Inggris (3) bagaimana perlindungan hukum terhadap peretasan kendaraan otonom dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Inggris memiliki pengaturan Computer Misuse Act 1990 dan Automated Vehicle Act 2024. Computer Misuse Act 1990 mendapat penguatan melalui hadirnya Automated Vehicles Act 2024, di mana cakupan objek hukum diperluas untuk meliputi perangkat lunak dan komponen elektronik kendaraan, sekaligus menetapkan kewajiban produsen dalam menjamin standar keamanan sistem. Perlindungan hukum di Indonesia hanya dapat dilakukan berdasarkan UU ITE secara lex generalis karena belum ada aturan yang secara khusus mengaturnya seperti dengan Inggris.

Actions (login required)

View Item