Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Widjaksono, Adrian Denar (2026) Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap BUMN Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (01. Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (760kB)
	Text (02. BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (03. BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (155kB)
	Text (04. Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (05. Skripsi Full Text) 05. Skripsi Full Text.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Prinsip Business Judgment Rule (BJR) merupakan suatu aturan atau prinsip khusus yang melindungi pertimbangan atau keputusan bisnis yang diambil oleh organ perusahaan. Prinsip BJR yang diatur dalam UU BUMN melindungi organ BUMN yang melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian, Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak memiliki benturan kepentingan, serta tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Namun demikian, penerapan prinsip BJR dalam hukum tindak pidana korupsi masih memperlihatkan ketimpangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu perlu kajian lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana; 2.Bagaimanakah penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi; 3. Bagaimanakah kendala dan upaya penerapan prinsip Business Judgment Rule terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan megacu pada pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan terhadap penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian yang diperoleh yakni: 1. Penerapan prinsip BJR dalam BUMN dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana menunjukkan pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) sebagaimana tercermin dalam asas geen straf zonder schuld; 2. Pertanggungjawaban BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan prinsip BJR pada dasarnya dikenakan kepada direksi sebagai subjek hukum orang perseorangan (natuurlijke persoon) yang menjalankan fungsi pengurusan dan pengambilan keputusan atas nama BUMN; 3. Kendala penerapan prinsip BJR terhadap pertanggungjawaban BUMN dalam tindak pidana korupsi meliputi ketidakpastian hukum terkait penafsiran kerugian BUMN, kompleksitas pembuktian unsur BJR, serta budaya kriminalisasi risiko bisnis yang disertai lemahnya dokumentasi korporasi. Untuk mengatasinya, diperlukan penyamaan persepsi antar penegak hukum. Selain itu, penguatan tata kelola perusahaan dan sistem dokumentasi keputusan bisnis perlu dilakukan guna mendukung pembuktian penerapan prinsip tersebut.

Actions (login required)

View Item