Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang

Aziz, Hasan (2026) Penanganan Sampah Laut di Wilayah Pesisir Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (271kB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (383kB)
	Text (Bab Akhir) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (838kB) | Request a copy

Abstract

Penanganan sampah laut berakar pada kewajiban moral menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk peraturan dan kebijakan penanganan sampah laut. Meski dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah laut, upaya tersebut tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan monitoring dan evaluasi untuk melihat efektifitas upaya tersebut, dengan fokus pada dua permasalahan: bagaimana penanganan sampah laut dan bagaimana pengawasannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan yaitu dengan cara analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penanganan sampah laut di Kota Padang berdasarkan Perda Sumbar 1/2025 dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan dan/atau pemrosesan akhir. Meski demikian upaya tersebut masih memiliki persoalan yaitu penanganan yang dilakukan belum sejalan dengan regulasi yang telah diatur. Pengawasan secara normatif telah diatur dalam UU 32/2009 dan Perpres 83/2018, namun implementasinya lemah. Pengawasan dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait hanya berhenti pada teguran tanpa pernah menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana, sehingga menciptakan budaya kebal hukum. Lemahnya penegakan hukum diperparah dengan partisipasi masyarakat yang tidak terstruktur dan sosialisasi aturan yang belum merata. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, penyusunan dokumen perencanaan komprehensif, penegakan hukum konsisten melalui penerapan sanksi, serta pemberdayaan masyarakat berkelanjutan untuk mencapai target nasional pengurangan sampah plastik di laut.

Actions (login required)

View Item