PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PT JIWASRAYA (PERSERO) TERHADAP KLAIM POLIS PROVEST SAVING PLAN (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)

Fikrun, Khair (2026) PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PT JIWASRAYA (PERSERO) TERHADAP KLAIM POLIS PROVEST SAVING PLAN (Studi Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (382kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text (Bab V Penutup) Bab V.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Kasus gagal bayar klaim produk Provest Saving Plan (JS Saving Plan) oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjadi persoalan hukum yang serius, mengingat produk bancassurance tersebut menawarkan janji imbal hasil pasti kepada nasabah namun pada praktiknya tidak dapat direalisasikan, sehingga menimbulkan kerugian signifikan baik bagi pemegang polis maupun keuangan negara. Persoalan ini melahirkan dua putusan pengadilan dengan jalur prosedural berbeda dan amar yang saling bertentangan, yakni Putusan Nomor 05/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst yang diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana dengan dasar wanprestasi, serta Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang diperiksa melalui gugatan biasa dengan dasar perbuatan melawan hukum. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah, bentuk pertanggungjawaban hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis Provest Saving Plan, serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus kedua perkara yang bersangkutan. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan mengandalkan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan regulasi terkait, didukung bahan hukum sekunder dari kepustakaan dan pandangan para ahli. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum Jiwasraya bersifat berlapis, mencakup aspek perdata (kewajiban membayar klaim, nilai tunai, dan imbal hasil berdasarkan tanggung jawab kontraktual maupun tanggung jawab mutlak), aspek pidana (tanggung jawab individual direksi yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik), serta aspek administratif oleh OJK hingga pencabutan izin usaha. Disparitas putusan hakim ditemukan bersumber dari perbedaan penafsiran kata “dapat” dalam klausul penyelesaian sengketa polis ditafsirkan fakultatif pada putusan pertama sehingga gugatan dikabulkan, namun ditafsirkan sebagai kewajiban prosedural pada putusan kedua sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian menyimpulkan perlunya standar penafsiran klausul yang konsisten demi kepastian hukum dan perlindungan pemegang polis.

Actions (login required)

View Item