Komunikasi Antarpribadi Jurusita Pajak Negara dan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Paruhum, Tambunan (2026) Komunikasi Antarpribadi Jurusita Pajak Negara dan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (Bab VI) BAB VI.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Daftar Pustaka) daftarpustaka.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Tesis full text) Tesis Lengkap_ParuhumT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB) | Request a copy

Abstract

Penagihan pajak oleh Jurusita Pajak Negara merupakan komunikasi antarpribadi institusional yang sarat tekanan psikologis, asimetri kekuasaan, dan potensi konflik. Penelitian ini menganalisis bentuk kecemasan dan ketidakpastian komunikasi dalam interaksi Jurusita Pajak Negara dan Wajib Pajak, serta strategi komunikasi dalam membangun kepatuhan Wajib Pajak di KPP Madya Medan, menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan paradigma konstruktivisme. Data dikumpulkan dari delapan informan purposif, yaitu empat Jurusita dan empat Wajib Pajak, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Penelitian menggunakan dua teori komplementer, yaitu Anxiety/Uncertainty Management Theory dari Gudykunst yang menganalisis proses psikologis terbentuknya kecemasan dan ketidakpastian, sedangkan Social Exchange Theory dari Thibaut dan Kelley menganalisis kalkulasi cost-reward di balik keputusan kepatuhan, beroperasi secara sekuensial. Hasil penelitian menemukan dua hal utama. Pertama, kecemasan Jurusita bersifat gradatif berdasarkan masa kerja, sedangkan kecemasan Wajib Pajak merata dan berlapis pada dimensi struktural, prosedural, dan material-reputasional, membentuk bidirectional anxiety. Kedua, Jurusita efektif menerapkan situation transformation, komunikasi pra-pertemuan digital, pendekatan budaya lokal manganju, dan opsi penyelesaian fleksibel untuk membangun voluntary compliance berbasis kepercayaan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak lebih ditentukan oleh kualitas komunikasi antarpribadi dan keadilan prosedural melalui mindful communication, bukan semata paksaan hukum, dengan tiga kontribusi ilmiah, yaitu konsep stranger fungsional institusional yang memperluas AUM ke komunikasi koersif, proposisi procedural fairness primacy yang memperkaya Social Exchange Theory, dan model analisis komunikasi penagihan pajak sebagai acuan strategi komunikasi Direktorat Jenderal Pajak.

Actions (login required)

View Item